BPN Bolsel Ikuti Deklarasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang

- 22 April 2024, 13:29 WIB
BPN Bolsel Ikuti Deklarasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang
BPN Bolsel Ikuti Deklarasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang /

PIKIRAN RAKYAT BMR- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti kegiatan Deklarasi Sinergi Reforma Agraria oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Senin 22 April 2024.

Kegiatan yang mengangkat tema “Bersinergi Mewujudkan Cita-Cita Reforma Agraria Dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pemilikan Tanah Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, diikuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Indonesia melalui video conference digelar di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

BPN Bolsel dipimpin oleh Kepala Kantor Candra Husain, S.SiT. turut hadir pula Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolsel Anas Kangiden, serta Pimpinan Cabang Bank SulutGo Molibagu Jerry  Tuuk, Kepala Dinas Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diwakili oleh Kepala Bidang Citra Amalia Ali dan Sangadi Molibagu serta Hamdan Manyo.

Menurut Candra, tujuan dilaksanakan kegiatan Deklarasi Gerakan Sinergi Reforma Agraria ini adalah memberikan informasi dan narasi yang lebih utuh mengenai Reforma Agraria yang telah dilaksanakan.

“Mendorong potensi usaha kegiatan penataan akses di kabupaten/kota seluruh Indonesia, mensinergikan tugas dan fungsi para pihak untuk kelancaran, peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui fasilitasi pendampingan, mensinkronkan kegiatan terkait dengan penataan asset dan penataan akses,”kata Candra.

Menurut Candra, reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria.

“Untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, maka diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel,”tutur Candra.

Halaman:

Editor: Viko Karinda


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x