Network
PIKIRAN RAKYAT BMR - Meski terduga pelaku anggota Densus 88 menguntit atau memata-matai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah sudah ditangkap, kasus ini masih menyisahkan banyak tanya.
Terlebih motif dari sejumlah anggota Densus 88 menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah belum diungkap oleh Polri.
Dilansir dari Antara, Sabtu 1 Juni 2024, anggota Densus 88 menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah yang tertangkap itu berpangkat Bripda.
Anggota Densus 88 menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah berpangkat Bripda itu langsung dilakukan pemeriksaan.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan di dalam handphone anggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah ada profiling Jampidsu.
Sementara dalam pemeriksaan di Polri, tidak ditemukan masalah pada anggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menuturkan anggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah setelah dijemput Paminal, kemudian diperiksa oleh Divisi Propam Polri.
"Dari Divpropam kami mendapat informasi anggota tersebut sudah diperiksa dan tidak ada masalah," katanya.
Dalam perkembangan kasus ini, ada dua hal yang tidak terungkap, yakni motif dan siapa yang memberi perintah kepada sejumlah anggota Densus 88 menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah.
Apakah ada Bosnya yang memerintah dan ada motif dalam kasus dugaan sejumlah anggota Densus 88 menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah?, belum ada jawaban resmi dari Polri.
Apakah ada alasan dan ketakutan lain dari Polri mengungkap kasus dugaan anggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah secara terang?, juga tidak bisa dipastikan.
Namun, ada beberapa analisa dari tokoh terkait kasus dugaan nggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah.
Analisa terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah diduga dimata-matai oleh sejumlah anggota Densus 88 ini, datang dari Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Muradi.
Analisa dari Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Muradi terungkap bahwa, kasus dugaan spionase tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Jampidsus secara clear menangani kasus ini dengan utuh.
Dijelaskan Muradi, Jampidsus menyerempet kasus timah yang memunculkan risiko politik yang juga diduga melibatkan elite-elite di TNI, Polri, termasuk elite politik.
Muradi menyarankan Jampidsus tidak memilah siapa saja yang akan diproses dalam kasus timah.
Muradi juga mengatakan spionase ini juga akibat dari kurangnya sinergitas antara beberapa lembaga. Lembaga tersebut yaitu Kejaksaan Agung itu sendiri, KPK, dan Polri. Para lembaga ini punya cara masing-masing dalam menangani kasus.
"Kasus spionase yang menimpa Pak Febri sebagai Jampidsus ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan atau disalahkan. Ini juga pernah menimpa Pak Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolri," kata Muradi saat diwawancarai pada Minggu, 26 Mei 2024, dilansir dari pikiran.rakyat.com
Spionase ini pun sebagai bentuk saling mengingatkan, jadi apabila tidak merasa mempunyai masalah maka sebaiknya bersikap biasa saja.
"Pak Sutarman pun pernah di-profiling seperti ini. Bahkan Pak Tito dulu sering berganti ponsel dan ganti pengawal," katanya.
Terlebih kata Muradi, Pak Febri ini bukanlah seorang Nabi pasti ada salahnya.
Sehingga akan dicari celah kesalahan tersebut karena menyerempet elite-elite dari TNI, Polri, termasuk elite politik tersebut.
"Bagi kita masyarakat sipil, spionase tersebut sebenarnya bagus. Ini karena semuanya bisa saling bongkar kesalahan-kesalahan yang ada di lembaga-lembaga penegak hukum. Hanya saja problem Jampidsus adalah adanya dugaan pemilahan siapa saja yang akan diangkat kasusnya," katanya.
Apalagi semua lembaga penegakkan hukum ini sedang bersaing. Terutama dalam menjaga muruahnya masing-masing. "Ini karena jika dibuka kasus timah tersebut, maka akan didapat siapa-siapa saja yang terlibat. Siapa yang masih menjabat dan yang sudah tidak menjabat termasuk data lengkapnya," katanya.
Jadi spionase ini kata Muradi, merupakan akibat apa yang dilakukan Jampidsus yang diduga akan memilah tadi.
"Apalagi yang melakukan spionase adalah pada tingkatan bintara. Ini bukan hal yang besar lah apalagi diperdebatkan," katanya.
Disinggung apakah kegiatan spionase ini melanggar hukum menurut Muradi seharusnya memang harus ada izin dari pengadilan.
"Ada yang terbuka dan yang tertutup terkait spionase ini. Jika tidak ada izin maka melanggar hukum, kejadian kemarin tersebut juga apakah ada yang memberikan perintah atau tidak," katanya.
"Secara holistik spionase yang melibatkan TNI dan Polri ini pun merupakan distorsi masalah. Sebaiknya semuanya harus bersinergi dengan baik terutama empat lembaga penegak hukum, empat lembaga tersebut adalah TNI, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung," katanya.
Meski kasus dugaan anggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah masih menyisahkan segudang tanya, Sandi mengatakan hubungan antara kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam keadaan baik dan tidak ada permasalahan setelah isu penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh anggota Densus 88 Antiteror Polri.
Itulah perkembangan terbaru terkait kasus dugaan sejumlah anggota Densus 88 yang menguntit atau memata-matai Jampidsus Febrie Adriansyah.***
