Kasus Densus 88 Menguntit Jampidsus, Eks BAIS TNI Sebut Mengganggu Kedaulatan Hukum

- 2 Juni 2024, 14:13 WIB
Densus 88 Berhasil Menangkap Tersangka Teroris di Bekasi 
Densus 88 Berhasil Menangkap Tersangka Teroris di Bekasi  /twitter @gagal_hijrah/

Salah satunya datang dari Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI Periode 2011-2013.

Berikut ini tanggapan Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI Periode 2011-2013, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, saat diminta tanggapan soal kasus dugaan sejumlah anggota Densus 88 menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah.

Soleman B Ponto menuturkan, selaku mantan Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI, dari sisi intelijen, intelijen itu selalu bicara fakta.

"Dalam intelijen itu ada Matbar, pengamatan dan penggambaran, yang dilakukan oleh seseorang yang ternyata Dia anggota Polri, itu fakta, itu tertangkap ada. Artinya itu ada operasi intelijen, kalau operasi intelijen itu dilakukan maka dia sudah selalu dimulai dari perencanaan, perencanaan penggambaran, terus sampai pelaksanaan, itu ada," ulas Soleman B Ponto.

Selanjutnya fakta kedua ungkap Soleman B Ponto, anggota Polri berkeliling Kompleks Kejagung.

"Yang kedua setelah ini tertangkap, itu ditangkap, ada lagi, di situ ada 'geng motor'. Itu fakta lagi, dan itu dilakukan oleh Polri juga dengan motornya dan itu mengelilingi Kejaksaan," jelas Soleman B Ponto, dikutip dari unggahan Video di YouTube Forum Keadilan TV, pada 31 Mei 2024.

Ketiga di langit jelas Soleman B Ponto ada Drone.

"Jadi ada tiga fakta yang melihat di situ terhadap Kejaksaan. Jadi dari sini kita melihat ada operasi intelijen, spionase yang dilakukan oleh ternyata anggota Polri," kata Soleman B Ponto.

Soleman B Ponto menilai ada dugaan potensi terganggu kedaulatan hukum di tengah Kejaksaan sedang menangani kasus tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

"Artinya apa di sini, ada upaya untuk mengganggu terlaksananya penyedikan, terganggunya penegakan hukum, sehingga di situ akan kehilangan kedaulatan hukum. Ketika ketika berbicara kedaulatan hukum, berbicara kedaulatan itulah tugas pokok TNI pasal 7," ucap Soleman B Ponto.

Halaman:

Editor: Sutrisno Tola


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah