Network
PIKIRAN RAKYAT BMR - Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut berikan tanggapan terkait pergeseran anggaran APBD 2023 yang dinilai tidak wajar oleh GTI.
E2L, akronim Elly Engelbert Lasut, saat dihubungi Pikiran Rakyat BMR mengatakan, tidak ada masalah dalam APBD Kepulauan Talaud tahun 2023.
Di mana, pergeseran anggaran dalam APBD Talaud tahun 2023 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Dugaan Korupsi APBD 2023 Talaud Terendus, GTI Sulut Ultimatum BPK!
"Pergeseran anggaran itukan sudah dibicarakan oleh semua, bukan cuman kita sendiri, sesuai dengan aturan Undang Undang, jadi tidak ada masalah disitu," ujarnya kepada Pikiran Rakyat BMR, Minggu 24 Maret 2024 malam.
Lebih lanjut, pergeseran anggaran APBD 2023 tidak akan terjadi apabila tidak disepakati oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Talaud.
"Di dewan masuk itu, sudah ada kesepakatan bersama, bagaimana kalau ada masalah saya ambil keputusan seperti itu, kan nda bisa (disetujui dewan)," lanjutnya.
Baca Juga: Segel 1 Kursi DPR RI, Politisi Demokrat Hillary Brigitta Lasut Raih Suara Terbanyak di Sulut
Elly Engelbert Lasut mengatakan, seluruh pihak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi APBD 2023.
"Inikan ada kesepakatan bersama, dewan, semua, pejabat terkait," ujarnya.
Adapun pergeseran anggaran dalam APBD 2023, tak lepas dari kebutuhan masyarakat di Kepulauan Talaud, sehingga dilakukan penyesuaian.
"Lihat kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat itu apa, makanya dilakukan pergeseran anggaran," terangnya.
Seperti diketahui, Garda Tipikor Indonesia (GTI) Provinsi Sulawesi Utara menduga ada masalah dalam APBD 2023.
Pergeseran anggaran APBD 2023 dinilai tidak wajar dan diduga sengaja dilakukan oleh Elly Engelbert Lasut untuk kepentingan tertentu.
GTI pun meminta untuk BPK dan aparat penegak hukum agar dapat mengusut pergeseran anggaran APBD Talaud tahun 2023 tersebut.
"Dari informasi yang kami terima ada pergeseran anggaran yang dilakukan diduga oleh Bupati Talaud Elly Lasut untuk kepentingan tertentu," ujar juru bicara Inka M N Ruru.,S.Pt, Jumat 22 Maret 2024.***
